1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 |
tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 |
tentang Pelayanan Publik |
|
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 |
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik |
|
4. PERKI No. 1 Tahun 2010 |
tentang Standar Layanan Informasi Publik |
|
5. PERMA No. 2 Tahun 2011 |
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan |
|
6. SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 |
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan |
|
7. SK KMA No. 085 Tahun 2011 |
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan/Atau Pengadilan Negeri |
|
8. Surat Edaran KIP No. 1 Tahun 2012 |
tentang Penanganan Aduan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik |
|
9. PERKI No. 1 Tahun 2013 |
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |
|
10. PERKI No. 1 Tahun 2017 |
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik |
|
11. PERKI No. 1 Tahun 2021 |
tentang Standar Layanan Informasi Publik |
|